Isu menarik hingga awal Juni 2015 ini adalah gelar kesarjaan palsu yang diterbitkan sejumlah perguruan tinggi swasta. Hasil inspeksi mendadak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir ke sejumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bekasi Jawa Barat kini tengah diusut kepolisian terkait unsur tindak pidananya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Krisnandi mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2015 yang isinya memerintahkan kepada inspektorat pusat dan daerah untuk menelusuri pegawai negeri sipil di wilayahnya yang diduga menggunakan gelar palsu. Kementerian PAN dan RB menunggu hasil laporan inspektorat sebelum mengambil langkah penertiban dan sanksi hukuman (Koran Tempo, 4/6/2015).

Isu gelar palsu sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era Orde Baru (1990-an). Pada tahun 2012 pernah ditemukan gelar palsu di sejumlah perguruan tinggi swasta di Jawa Timur (Kompas.com 14/6/2012). Sebagian besar pengguna gelar kesarjanaan palsu adalah pegawai negeri sipil atau birokrat, polisi, pengusaha, artis, seniman dan guru yang tersebar diseluruh Indonesia. Jumlah pemakai gelar kesarjanaan palsu diperkirakan mencapai ratusan ribu. Mengingat pemalsuan gelar kesarjanaan sudah berlangsung sejak lama, dan setiap kali ada temuan tidak ada tindakan hukum dan sanksi yang tegas.

Negara kita memang surga bagi siapa saja yang membuat dan memakai berbagai kebutuhan hidup yang serba palsu. Mulai dari kartu tanda penduduk, kartu kredit, surat izin mengemudi, ijasah, hingga wajah palsu, polisi palsu, jaksa palsu, tentara palsu, intel palsu, dukun dan kiyai palsu. Bahkan belakangan ada Surat Keputusan Presiden palsu. Pendek kata apa saja di negeri ini meski melanggar aturan, faktamya “semua bisa diatur.” Maka jika “semua bisa diatur” telah menjadi bagian dari sistem pendidikan kita, bagian dari tata kelola penyelenggaraan negara, sebenarnya gagasan Presiden Jokowi untuk melakukan “revolusi mental” menjadi sangat relevan. Sayang sampai hari ini revolusi mental pun baru sebatas wacana. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2