Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi sepakat menggunakan langkah non-yudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Komite ini beranggotakan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Menkumham, Polri, Komnas HAM, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, langkah non-yudisial dinilai paling memungkinkan karena bukti dan saksi sulit ditelusuri (Kompas, 26/5/2015).

Langkah tersebut menerima tanggapan keras dari korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu dengan meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih cara rekonsiliasi. Ada anggapan bahwa Komisi Rekonsiliasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah disalahgunakan untuk kepentingan kompromi politik.

Namun perlu dipahami, bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26/2000 ini sesungguhnya merupakan pelanggaran institusi jabatan yang membutuhkan pendekatan institusional, dan bukan perorangan. Proses pengungkapan kebenaran; pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli waris; dan pertimbangan amnesti, memerlukan mekanisme kerjasama partisipatif dari masyarakat hingga dapat membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Proses rekonsiliasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak secara otomatis membebaskan pelaku dari hukuman. Keadilan ditegakkan dengan mengangkat 'asas perdamaian' yang mendasari kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran HAM berat tersebut secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban. Dalam hal permohonan amnesti oleh pelaku, jika permohonan tersebut akhirnya ditolak oleh Presiden, maka perkaranya pun tetap ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara di Pengadilan HAM.  (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017