Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memberikan putusan terkait sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar (Kompas, 18/5/2015). Dalam sidang tersebut kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Dalam sidang pada 1 April 2015, Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti membacakan putusan sela meminta Menkumham Yassona H Laoly menunda pelaksanaan SK yang ia terbitkan dan memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan SK Menkumham tanggal 23 Maret 2015 tentang perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar.

Dalam perjalanan sidang kubu Aburizal Bakrie selaku penggugat menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan dalil permohonan mereka. Mereka menilai Mahkamah Partai Golkar tidak membuat putusan dalam sengketa itu. Penggugat menganggap Menkumham Yassona telah menafsirkan sendiri isi putusan tersebut.

Sementara, pihak Menkumham Golkar kubu Agung selaku tergugat juga menghadirkan sejumlah saksi dan bukti yang menyatakan isi SK Menkumham bersifat deklaratif sesuai putusan Mahkamah Partai. Menurut Agung, konflik Partai Golkar merupakan konflik internal. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara internal melalui mekanisme Mahkamah Partai. Itu sesuai dengan isi dan ketentuan UU Partai Politik.

Tetapi hasil putusan PTUN (18/5/2015) telah membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Golkar. Dalam putusan itu, Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Hakim meminta Menkumham Yasonna H Laoly mencabut SK tersebut. Dalam pokok perkara, Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan Kubu Ical dan menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Hakim Teguh juga menyatakan putusan sela yang yang sebelumnya dibacakan 1 April 2015, dinyatakan sah dan berlaku hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti, dalam pertimbangannya menyatakan, ada tiga pemaknaan putusan Mahkamah Partai Golkar. Pertama, putusan Mahkamah Partai Golkar dianggap tanpa dissenting opinion dan mengesahkan hasil Munas Ancol. Kedua, putusan Mahkamah Partai Golkar dalam perkara ini tidak memutus apa-apa. Dan ketiga, dalam putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, dua hakim,Djasri Marin dan Andi Matalata menyatakan mengesahkan kepengurusan kubu Ancol. Sementara hakim Muladi dan Natabaya tidak memberikan keputusan apapun (Tapi Muladi dan Natabaya memberikan rekomendasi).

Atas argumen itu, PTUN beranggapan, putusan yang dihasilkan Mahkamah Partai Golkar tidak lazim. Putusan Mahkamah Partai dianggap tidak dapat dijadikan dasar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan meski kepengurusannya dibatalkan. Babak selanjutnya, kubu Agung berencana mengajukan gugatan banding atas putusan PTUN tersebut (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2