Malicious prosecution, terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah penegakan hukum dengan etikad buruk. Disebut juga sebagai penuntutan ilegal atau jahat. Dalam konsep hukum di Indonesia seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) tidak dikenali. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia mudah dikenali dan sering terjadi.

Hal itu dapat kita lihat dengan kasat mata dan terang benderang ketika penyidik Bareskrim Polri menetapkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Selain itu masih ada lagi beberapa karyawan KPK yang bakal mengalami nasib yang sama, yang kasusnya masih dalam penyelidikan penyidik Bareskrim Polri. Terutama para penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian.

Mengapa penetapan tersangka komisioner dan karyawan KPK itu masuk dalam kategori malicious prosecution? Pasalnya, latar belakang penetapan mereka menjadi tersangka terkait penetapkan Komjen (Komisaris Jenderal) Budi Gunawan menjadi tersangka kasus “rekening gendut,” hingga Komjen Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri meskipun sudah mendapat persetujuan DPR. Penetapan tersangka karyawan dan komisioner KPK ini syarat dengan etikad buruk dan itu jahat, ketika kasus yang disangkakan bukan hanya sumer, tetapi juga sudah daluwarsa.

Kasus kurang lebih sama dialami Novel Baswedan pasca penetapan mantan Kepala Korp Polisi Lalu Lintas (Korlantas) Irjen (Inspektur Jenderal) Djoko Susilo dan mantan Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo, dengan tuduhan korupsi proyek pengadaan alat simulator ujian SIM. Irjen (Pol) Djoko Susilo saat ini sedang menjalani hukuman 18 tahun penjara dan kasus Brigjen (Pol) Didik Purnomo masih dalam proses hukum. Dengan demikian jelas bahwa penetapan tersangka karyawan dan komisioner KPK itu merupakan upaya balas dendam oknum polisi tertentu dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Penegakan hukum dengan cara-cara seperti inilah yang kemudian menggerus kewibawaan dan citra Polri kian terpuruk. Seorang jenderal polisi bisa saja salah dan itu manusiawi, tetapi Polri sebagai lembaga penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat tidak boleh keliru menetapkan seseorang menjadi tersangka apalagi mempraktikan malicious prosecution. (Jusuf Suroso).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2