Gejolak harga beras yang relatif masih tinggi di tengah musim panen saat ini memicu pertanyaan kritis soal kondisi stok pangan nasional. Hal ini memunculkan spekulasi soal kesiapan pemerintah menjaga ketahanan pangan khususnya ketersediaan stok beras yang merupakan komoditas strategis dan bernilai politis. Pemerintah tengah melakukan upaya untuk mengendalikan stok dan harga beras saat ini dengan sejumlah langkah.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah belum tahu secara persis penyebab terjadinya gejolak harga beras. Ia menilai kondisi seperti itu merupakan sebuah anomali karena di sejumlah daerah sudah ada panen raya, tetapi harga beras masih tetap tinggi (Kompas, 5/5). Pemerintah membentuk tim gabungan untuk memantau gejolak harga beras di lapangan agar kembali dapat dikendalikan.

Pemerintah juga membuka opsi mengimpor beras. Saat bertemu pemimpin redaksi dan editor ekonomi sejumlah media di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menghitung hasil panen pertama serta kedua hingga beberapa bulan mendatang. “Kalau nanti hitung-hitungan sudah selesai, baru kita akan tentukan impor atau tidak” (Kompas, 6/5). Menurut Presiden, impor akan dilakukan oleh pemerintah melalui skema antarpemerintah (G to G) karena Indonesia memiliki perjanjian dengan negara produsen beras sejak beberapa tahun lalu.

Pemerintah perlu lebih serius menyikapi gejolak harga beras yang masih tinggi dan mengantisipasi ketersediaan stok beras, terutama karena konteks waktu yang tak lama lagi akan tiba bulan puasa dan lebaran. Permasalahan beras sangat strategis dan terkait persoalan politis karena beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar rakyat. Jangan sampai terjadi gejolak harga beras yang tinggi disebabkan terjadinya kelangkaan beras di pasaran akibat pemerintah salah dalam kebijakan.

Badan Urusan Logistik (Bulog) diakui pemerintah masih kesulitan menyerap beras dari petani. Apa yang menyebabkan serapan beras Bulog dari petani masih rendah? Apakah karena Bulog sebagai penyangga beras nasional memang kesulitan mendapatkan beras dari petani karena kalah bersaing dengan pedagang yang membeli lebih tinggi daripada harga pembelian Bulog? Apakah karena Bulog terlalu menekankan pada kualias beras, sehingga Bulog tidak mau lagi menerima beras berkualitas rendah dari petani.

Di satu sisi, Kementerian Pertanian mengklaim bahwa produksi beras mencukupi dan sedang berlangsung panen raya di beberapa daerah. Tapi di sisi lain, terjadi kenyataan Bulog kesulitan menyerap beras petani karena harganya tinggi. Jika ini bukan anomali, jangan-jangan memang yang terjadi kelangkaan beras akibat kejadian gagal panen yang luput dari radar kebijakan pemerintah. Kemana gejolak harga beras ini? (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2