Rabu (29/4) dini hari di Lapangan Tembak Limus Buntu, Nusakambangan, Jawa Tengah dilaksanakan eksekusi mati serentak terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi terpidana mati kasus narkoba ini merupakan eksekusi tahap kedua di era Jaksa Agung HM Prasetyo. Awalnya eksekusi tahap dua ini direncanakan terhadap sembilan orang terpidana mati, yakni Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Obiekwe (Nigeria), Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Martin Anderson (Ghana). Namun pada akhirnya hanya delapan terpidana mati yang menjalani eksekusi, karena satu terpidana mati yakni Mary Jane, ditunda pelaksanaan eksekusinya.

Beberapa saat sebelum pelaksanaan eksekusi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menunda eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta. Alasan dari penundaan itu karena adanya bukti baru terkait status terpidana yang merupakan korban perdagangan manusia sehingga yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk menjalani proses hukum di Filipina. Menurut catatan Koran Tempo (29/4/15), Maria Kristina Sergio, yang mengaku perekrut Mary Jane, dilaporkan pada pukul 10.30 waktu setempat kemarin menyerahkan diri ke kepolisian Provinsi Nueva Ecija, Filipina. Maria Kristina diperiksa oleh polisi dan langsung diajukan ke pengadilan untuk menjalani pemeriksaan pendahuluan di Filipina. Dengan penyerahan diri Maria Kristina ini, maka diduga kuat bahwa Mary Jane menjadi korban dari sindikat narkoba di belakangnya.

Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane memberikan pelajaran amat berharga bagi proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan narkoba di negeri ini. Dari perspektif hukum, ini merupakan imperatif untuk membenahi proses hukum kita yang masih carut-marut dan banyak persoalan. Penyerahan diri perekrut Mary Jane adalah fakta hukum baru yang tidak bisa ditolak, sekaligus menunjukkan bahwa polisi tidak punya bukti yang cukup atas tuduhannya. Di sini kita menghadapi dilema pertama, mempertaruhkan proses hukum yang buruk atau ketegasan memutus hukuman mati. Dilema ini menyiratkan pertentangan formalisme hukum, antara prosedur hukum yang adil dan putusan hukum yang pantas.

Dilema kedua, adalah pertaruhan kita antara penegakan hukum untuk memberantas narkoba, berhadapan dengan masalah hak asasi manusia yang menolak hukuman mati. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba jelas mengemban tugas imperatif bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam generasi bangsa. Di sisi lain, penegakan HAM menggariskan penghormatan terhadap hidup dan kehidupan. Pada dilema ini kita berhadapan dengan pertentangan normatif hukum, antara urgensi ancaman bahaya narkoba dan penghormatan terhadap hak hidup seseorang. Kita sepakat bahwa masalah narkoba adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan penegakan hukum yang tegas. Namun kita juga menerima bahwa proses hukum kita masih jauh dari baik. Diperlukan kearifan dan keberanian bersama melakukan reformasi menyeluruh terhadap proses hukum dan penegak hukum kita. (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2