Presiden RI merupakan sebuah jabatan kenegaraan, yang berada di atas semua golongan dan milik semua orang –warga negara. Istana negara adalah rumah warga (negara) yang didiami oleh ‘kepala’nya. Jika pertemuan seorang presiden dengan warganya dipandang dengan sinis, yang harus dipertanyakan bukanlah kredibilitas presiden itu sebagai pribadi, namun bagaimana kita memahami budaya politik dan ketatanegaraan.

 

 

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Kepresidenan tanggal 1 Maret 2018 kemarin dipersoalkan sejumlah kalangan. Di antaranya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang melaporkan pertemuan itu ke Ombudsman RI (ORI). Dilansir oleh detik.com (4/3/2018), ACTA menyoroti pertemuan itu sebagai maladministrasi, di mana muncul anggapan dalam pertemuan Presiden dengan Pimpinan PSI itu ada pembahasan terkait pemenangan Pemilu Presiden. 

Sedangkan, Istana Negara bukanlah tempat pelayanan publik, melainkan tempat bagi presiden menjalankan kegiatan protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu dalam urusan formal maupun informal. Penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan presiden sebagai kepala negara, bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman.

 

Istana Negara sebagai ‘Rumah’

Istana negara merupakan “rumah” bagi kepala negara. Dan layaknya rumah, secara hukum maupun protokoler, boleh digunakan bagi keperluan formal maupun pribadi. Seperti dahulu kita ingat di era Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur), putri bungsunya pernah mengadakan pesta ulang tahun di Istana. Dihadiri oleh sekitar 250 orang dari berbagai kalangan. 

Budaya politik yang dibangun dalam era reformasi hendak menghilangkan kesan angker pada rumah bekas kediaman penguasa kolonial, juga orde lama, dan orde baru. Pemahaman inilah yang harus disadari oleh masyarakat, sehingga tak mudah terpancing oleh isu dan manuver politik yang hanya mencari sensasi. 

Kita pun mengetahui, sebelum ini Presiden Jokowi juga pernah menerima Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam waktu terpisah juga pernah menerima Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Pimpinan PKS dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pun pernah diterima oleh Presiden di Istana. Dan yang terbaru, Senin (5/3) Presiden pun mengundang pengurus Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo. 

Jadi, inilah cara Presiden meningkatkan harmonisasi hubungan kepala negara dan pemerintahan, dengan kekuatan politik yang ada. Pemerintahan yang terbuka dan merakyat, keamanan yang kondusif dan terjamin, masyarakat pun tenang dan damai; mengapa sentimen politik harus terus menjadikannya gaduh? (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate