Sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak 2018 diduga melakukan korupsi. KPK telah memegang list nama yang akan dijadikan tersangka, namun enggan mengungkapnya di jelang masa kampanye Pilkada. Di satu sisi, Pemerintah justru meminta KPK menunda penetapan tersangka untuk kasus ini. Akhirnya, KPK pun harus menerima tuduhan bermain politik. Bagaimana selanjutnya? Mampukah para pemimpin dan penegak hukum memberikan pendidikan politik yang berintegritas, untuk Indonesia yang lebih beradab?

 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada hari Selasa, 6 Maret 2018,”Informasi yang kami dapatkan saat ini, ada beberapa calon yang maju Pilkada 2018 most likely (di antaranya) 90 persen lebih akan menjadi tersangka.”

Meskipun belum menyebut siapa saja calon kepala daerah yang dimaksud, namun Agus mengungkap bahwa sebagian besar calon yang akan dijadikan tersangka itu turut bertarung dalam Pilkada serentak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk mempertimbangkan status hukum dan waktu pengumuman calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Sedangkan, kasus korupsi baru layak disampaikan jika KPK telah memiliki cukup bukti, dan telah menetapkan tersangka. Dalam hal ini, Pimpinan KPK semestinya memperhatikan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan batasan atas sejumlah informasi yang tidak layak untuk disampaikan kepada publik. Di antaranya, informasi yang justru akan menghambat proses penyelidikan dan penuntutan kasus hukum.

Pernyataan Pimpinan KPK atas indikasi beberapa calon yang diduga korupsi, justru dilihat oleh publik sebagai bagian dari permainan politik. Mengapa harus dikatakan “akan ada yang dijadikan tersangka” tapi tidak mau segera disebutkan nama-namanya? Ibarat gertakan pada permainan truf, Agus melanjutkan ‘kocokan kartu’nya,”Kalau bisa, sebelum pemilihan berlangsung. Sehingga tidak perlu dipilih oleh masyarakat.”

Sikap penuh teka-teki dan tarik-ulur itulah yang akhirnya menimbulkan dugaan KPK mencoba bermain politik. Ditambah lagi dengan permintaan Pemerintah –yang menciderai semangat pemberantasan korupsi. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, meminta KPK menunda rencana penetapan tersangka peserta pilkada 2018. Seolah, Pemerintah lewat tangan KPK, ingin menjegal calon dan menyandera kepala daerah terpilih yang bukan berasal dari koalisi Pemerintah.

 

Due Process of Law

Penulis lebih setuju dengan sikap Pimpinan KPK yang lain; Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang mengatakan, bahwa lebih elegan jika Pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk Perppu untuk mengganti peserta Pilkada yang tersangkut kasus pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda. Dengan memroses peserta Pilkada yang punya persoalan hukum, justru membantu masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih.

Dari itu semua, blunder awal memang dibuat oleh KPK sendiri, dengan membuat pernyataan yang tidak semestinya –waktu maupun kelayakannya. Untuk menghindari persepsi KPK memiliki agenda politik di tengah kontestasi Pilkada, due process of law harus menjadi pedoman. Prinsipnya tegas: KPK diperintah oleh hukum, bukan oleh orang atau pihak-pihak.

Logika normatif yang dipegang KPK tidak boleh digeser oleh logika politik yang mengorelasikan analisa-analisa kualitatif. Dalam penegakan hukum, mahfum KPK tidak mengenal momentum –tidak memilih waktu, melainkan bertindak cepat– sesuai aturan main dan cita-cita supremasi hukum. Bertindak (dalam hukum) terhadap siapapun yang melakukan korupsi, sejauh telah mendapatkan (dua) alat bukti.

 

Untuk itu, KPK harus ‘membayar’ kelalaiannya, dengan cara: pertama, mempercepat proses penyelidikan, sehingga mendapatkan bukti yang cukup; kedua, segera menetapkan tersangka, sebelum gelaran Pilkada. Maka, setelah itu Pemerintah dapat mengeluarkan Perppu pembatalan nama-nama calon yang telah menjadi tersangka, sehingga ada kepastian hukum, dan masyarakat tidak terjebak memilih pemimpin yang buruk. 

Masyarakat pun menunggu dan tak berhenti berharap, kekuasaan negeri ini tak menyodorkan “barang busuk” pada rakyatnya; semerta berkilah di balik jargon demokrasi namun dengan menginjak-injak hukum dan keadilan. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate