Gus Dur pernah menyampaikan,”perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.” Tapi Gus, belum pula mengharap keadilan, perdamaian kian jauh panggang dari api. Jelang Pilkada dan Pemilu serentak, politik uang semakin membuat resah, politik identitas pun mencari korban –Kyai, Biksu, Pastor, tak luput dimangsa–. Masih terus ingin didiamkan? Beranikah menyerukan perlawanan? 

Persekusi dan Penganiayaan itu Bukan Teror

Di tengah kemajemukan, menjalani kehidupan bermasyarakat bukanlah hal yang mudah. Persekusi terjadi, tidak lagi hanya menyasar pada para aktivis dan warga yang aktif menyuarakan keadilan, atau pada mereka yang dianggap jalur politiknya berseberangan. Tragedi seorang Biksu, yang sekedar ingin menjalankan ajaran agama dan menerima ‘sedekah’ dari umatnya; berujung pada pemaksaan untuk menandatangani perjanjian: hengkang dari kampung halaman, dan di rumahnya sendiri tidak diizinkan memasang atribut keagamaan.

Rupanya, itu masih dianggap biasa. Jika bukan karena Niluh Djelantik yang keukeuh menyebar video miris Sang Biksu yang dipaksa menandatangani perjanjian, fakta intoleransi ini pasti luput dari perhatian. Namun, persekusi itu masih dianggap damai. Tak ada kulit yang tergores, tak sampai selembar rambut yang tercabut. 

Pelarangan kegiatan bakti sosial Gereja St Paulus Bantul oleh ormas Islam pun dimaklumkan oleh Sri Sultan HB X –penguasa tertinggi Yogya, saat ini. Tak heran Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) KH Abdul Muhaimin menganggap Sri Sultan disorientasi ikhwal DI Yogyakarta –secara historis ataupun faktual–, sebagai kota multikultur, miniaturnya Indonesia. Tak heran pula kepemimpinan dan relasi sosial yang buruk telah meletakkan Yogya sebagai kota ke-6 dari 10 Kota Intoleran di Indonesia (hasil kajian Setara Institute).

Hingga Minggu pagi (11/2/2018), Gereja St Lidwina, Sleman, Yogya dikejutkan kembali oleh penyerangan seorang pemuda bersenjatakan samurai. Saat Perayaan Ekaristi (Misa/Ibadat Minggu) berlangsung, membabi buta ia merusak ornamen gereja, melukai beberapa orang yang saat itu sedang memadahkan Kidung Kemuliaan. Romo (pastor) Edmund Prier SJ yang memimpin Misa pun terluka bacok kepala kiri dan punggung. 

Inipun masih belum disebut teror. Hanya penganiayaan, menurut Kabid Humas Polda DIY, Kombes Yulianto. Kesimpulan atas luka bacok, tanpa melihat bagaimana psikologis masyarakat: rasa takut, marah, curiga, kecewa, tak berdaya –yang meluas dan tak berhenti sesaat. 

Penyerangan terhadap pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Santiong, Cicalengka, Kabupaten Bandung (27/1/2018), juga tidak disebut teror. KH Emon Umar Basyri yang akrab disapa Ceng Emon diserang oleh salah satu jamaah Shalat Subuhnya, sesaat setelah dirinya sedang duduk wirid usai melaksanakan shalat. Ceng Emon alami luka serius; hidung patah dan tengkorak kepala retak.

Sesudahnya, Kamis pagi (1/2/2018), penganiayaan terjadi pada Ustadz R Prawoto, Komandan Brigade Persatuan Islam Indonesia (Persis) Pusat. Ia mengalami luka parah di kepala dan patah tangan kiri. Tak sampai melewati hari, sore itu, Ustadz Prawoto meninggal dunia.

 

Jadi, Tindakan Intoleransi Itu Teror atau Bukan?

Jika rentetan peristiwa tadi hanya dilihat sepotong-sepotong, pastilah kita akan salah lihat –istilah guyon di lembaga kami–, dari jauh bulat, didekati ternyata segiempat. Bisa juga sebaliknya. Hingga akhirnya, sebuah teror dianggap biasa-biasa saja.

Penyerangan langsung terhadap tokoh agama, tanpa alasan yang jelas; seakan sporadis, namun kelihatan sekali berpola. Hadirnya isu-isu tambahan yang menyertai setiap peristiwa, menunjukkan semakin kental rancang-provokasi untuk membuat konflik horisontal di masyarakat.

Tentu baik saja membuat statement yang menenangkan, namun aparat keamanan semestinya segera melakukan investigasi dan menyampaikan hasil temuan dengan jujur. Tidak ada gunanya menutupi informasi yang sudah terang, jika fakta yang ditutupi hanya akan menimbulkan spekulasi. 

Teror yang terbungkus dalam isu agama semakin meningkat, karena kasus intoleransi tidak pernah diselesaikan hingga tuntas. Kebencian dan sikap permusuhan pada kelompok lain di luar kelompoknya dibiarkan, bahkan dipelihara. Generasi ke generasi melihatnya sebagai fenomena yang wajar, kemudian ditiru, masif dan semakin bertambah besar.

Semakin urgent, karena kenyataan kini kebhinnekaan tak henti dipreteli. Fragmentasi masyarakat dalam identitas agama, kepercayaan, etnis, gender, bahkan ekonomi, terus dimainkan oleh aktor politik dengan memanfaatkan masyarakat yang rentan.

Di sisi lain, semoga menjadi awal yang baik dan patut diapresiasi pertemuan 250 pemuka agama dari berbagai daerah di Indonesia, yang diselenggarakan di Bogor (10/2/2018). Musyawarah besar itu merumuskan 6 etika penting untuk kerukunan bangsa. Rumusan ini menjadi penting, karena dibuat oleh para pemuka agama, dan menitikberatkan pada sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 

Pemerintah pun tidak hanya menyadari, namun juga telah menyatakan dengan tegas untuk melawan kampanye politik yang berbau SARA. Menyitir arahan Presiden Jokowi pada Mendagri: pertama, ajakan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam konsolidasi demokrasi; kedua, mengajak semua pihak untuk melawan politik uang dan politisasi SARA; ketiga, mengingatkan kembali bahwa Pilkada bertujuan memilih pemimpin daerah yang amanah, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Tanpa lagi terus berpolemik, tindakan intoleransi itu sebuah teror atau bukan; akankah kita hanya berdiam diri melihat kehancuran bangsa di depan mata? (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate