Pemerintah melalui Kementerian Agama merencanakan program pemotongan gaji PNS sebesar 2,5% untuk zakat. Menteri Agama Lukman Hakim menyebutnya zakat profesi. Apakah benar ada zakat yang terkait profesi? Bagaimana hubungannya dengan pajak penghasilan?

Rencana pemerintah di tengah polemik peran negara atas agama, tak ayal telah menuai pro dan kontra. Fadli Zon bahkan menilai wacana pemotongan zakat bagi PNS tak perlu dilakukan. “Takutnya nanti dipotong dipakai lagi sama pemerintah untuk bangun beton-beton dan sebagainya,” kata Fadli, seperti dilansir CNN Indonesia (9/2/2018).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun ikut angkat bicara. Dalam cuitannya di Twitter (@mohmahfudmd), Mahfud mengatakan bahwa zakat profesi itu istilah baru, bukan istilah naqly (diambil teks dari qur’an-hadits), dan penyetaraan nishabnya adalah tetap zakat maal. Jadi tetap harus nishab(sejumlah minimal tertentu) dan haul (sudah dimiliki selama setahun penuh).Menurut Mahfud, infaq itu bagus apalagi dengan ikhlas. Tapi jangan disebut zakat, yang hukumnya wajib, karena bisa menyesatkan. “Jangan disebut zakat agar tak menyesatkan. Tapi kalau sedekah/infaq yang ikhlas tentu tak bisa dipotong langsung melalui Perpres atau Peraturan Menteri,” lanjut Mahfud.

Mengenai zakat di Indonesia, sebenarnya telah diatur dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dan terkait zakat profesi/penghasilan, dalam Berita Resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas tanggal 31 Juli 2017, mengatur bahwa zakat profesi ini adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia usahakan, secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan ini telah ditetapkan dalam Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/30 April 1984 dan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang pada bulan Januari 2009. Zakat profesi ini juga mengacu pada UU. No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Menteri Agama No. 52/2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Jadi, memang benar bahwa zakat profesi itu ada, bahkan telah diatur sebelumnya. Selanjutnya, Baznas pun memberikan ketentuan bahwa setiap penghasilan yang melebihi 5.240.000 rupiah setiap bulannya, wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

 

Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Zakat profesi dan pajak penghasilan, tidaklah sama. Pemerintah melalui UU Pengelolaan Zakat telah mengatur cara menghimpun potensi dana umat Islam dari sektor zakat secara proporsional. Selain itu, UU Pajak Penghasilan juga memberikan insentif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan dalam bentuk kompensasi keringanan pajak, bila telah membayar zakat kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, perlu digarisbahawi, bahwa bagi WPOP, pembayaran zakat profesi akan mengurangkan jumlah pajak terutang yang harus dilunasinya, serta sekaligus telah melaksanakan kewajiban syariat Islam, khususnya zakat.

Integrasi zakat dengan pajak menghasilkan manfaat, yakni perluasan basis muzaki dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pemberantasan kemiskinan. Zakat menjadi aspek 'penerimaan negara selain pajak' yang menumbuhkembangkan kesejahteraan masyarakat dhuafa. Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat menjadi alat distribusi ekonomi yang efektif. Dengan menjadi medium distribusi kekayaan, zakat dapat mewujudkan economic growth with equity, sebagaimana dicita-citakan masyarakat.

Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan dalam keterangan persnya, bahwa tidak semua PNS bisa ikut program pemotongan gaji untuk zakat. Program ini diberikan kepada PNS yang berpenghasilan per tahum minimal 85 gram emas atau setara 46.750.000 rupiah (dengan hitungan emas 550 ribu rupiah per gram).

Lukman Hakim juga mengisyaratkan bahwa zakat ini bersifat sukarela. PNS perlu memberikan pernyataan tertulis yang berisi ketersediaan menyisihkan pendapatannya untuk zakat; dan dapat menolak dengan mengajukan surat keberatan. Menurut Lukman, diperlukan akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai bukti bahwa PNS beragama Islam tersebut ikhlas berzakat.

Saat ini pemerintah tengah memikirkan mekanisme maupun sistemnya. Maka, sebelum kita terjerumus lebih jauh dalam polemik atas kajian yang belum selesai, mari kita berpikir positif. Pemerintah hadir bukan untuk mencampuri urusan agama di wilayah privat umat, namun justru mengambil peran memfasilitasi dan membantu umat dalam menjalankan syariat. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate