Belum sampai 6 tahun dipenjara, terpidana multi-korupsi Nazaruddin diusulkan memperoleh program asimilasi guna pembebasan bersyarat. Apa benar persyaratan substantif dan administratifnya sudah terpenuhi? Jawabannya: belum! Tapi, jika para “penjaga hukum” salah hitung, jawabannya bisa lain.
ilustrasi: AdA

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Sukamiskin mengusulkan asimilasi terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin. Asimiliasi adalah program yang harus diikuti oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembinaan narapidana secara ekstramural (di luar lapas) yang disebut asimilasi ini merupakan proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 6 Permenkumham no. 1/2017 dengan tegas mengatur persyaratan substantif dan administratif pembebasan bersyarat, di antaranya adalah syarat “berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk ‘asimilasi’ sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan terakhir”. Jadi, tidak bisa terjadi pembebasan bersyarat jika belum mengikuti program asimilasi.

Sedangkan untuk asimilasi sendiri diatur lebih jauh dalam UU Pemasyarakatan. Pasal 36 ayat (4) mengatur secara khusus tindak pidana korupsi dan beberapa jenis tindak pidana lain, dengan mensyaratkan “telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana”.

Perlu diingat, Nazaruddin menerima dua kali vonis hakim untuk dua kasus berbeda. Kasus korupsi Wisma Atlet adalah kasus yang pertama. 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan ditambah denda. Melalui proses banding dan kasasi, akhirnya hukuman diperberat oleh putusan Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara.

Dalam kasus kedua, 15 Juni 2016, Nazaruddin menerima vonis 6 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan pencucian uang. Karena kedua vonis tersebut bersifat akumulasi, maka setelah menjalani 7 tahun penjara, Nazaruddin harus tetap mendekam 6 tahun berikutnya.

Tidak sulit untuk menghitung; 2/3 dari total masa pidana (13 tahun) adalah 104 bulan (8 tahun 8 bulan). Maka tahun 2020 Nazaruddin baru bisa dievaluasi untuk dapat mengikuti asimilasi. Sekalipun jika remisi 5 bulan yang ia terima pada Agustus tahun lalu dihitung, tahun ini pun ia belum berhak mengikuti asimilasi, apalagi pembebasan bersyarat.

ilustrasi: AdA

Asimilasi memang hak dari narapidana, namun harus mengikuti syarat dan prosedur sesuai peraturan. Pelaksanaan asimiliasi maupun pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Kini, TPP Lapas Sukamiskin telah memberikan rekomendasi. Dilanjutkan verifikasi Dirjen Pemasyarakatan yang akan menjadi pertimbangan bagi Menteri Hukum dan HAM. Jika para ‘penjaga hukum’ itu salah menerapkan prinsip hukum dan salah hitungan, Nazaruddin akan lolos evaluasi dan dinyatakan berhak atas asimiliasi –juga pembebasan bersyarat–. Bagaimana dengan rasa keadilan masyarakat? (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate