Masih bisa dipercayakah Kelompok 212? Sebuah kelompok yang diyakini bertemu dalam satu nafas: tauhid, mengapa begitu mudah terpecah hanya karna perbedaan pemikiran dan dukungan politik? Jika memang benar sahabat dalam politik tak pernah abadi, inikah cerminan 212 yang ternyata juga tidak abadi?

reuni 212 (ANTARA Foto/Zarqoni Maksum)

212, bukanlah sekedar deretan ‘nomer cantik’. Di dalamnya terkandung semangat mulia dari pendukungnya. Pendukung yang murni dan setia dalam iman dan ajaran. Yang sayangnya, dimanfaatkan oleh para tokoh gerakan dan elit politik untuk membangun atau melanggengkan kekuasaan. Bau busuk tak bisa terus menerus disimpan, sejatinya para penista agama akan dimunculkan oleh waktu dan semesta yang jujur tak memihak. Semua menjadi nyata pada waktunya.

Pada awalnya, 212 adalah gerakan aksi yang terbentuk dalam semangat yang sama: mengangkat tauhid; dengan satu arahan: mengadili Sang Gubernur yang terpeleset lidah. Demokrasi zaman ini yang mendorong rasa keadilan masyarakat melaju lebih cepat dari rasa keadilan hukum. Mereka menuntut proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipercepat. Perkataannya –terlepas dari statusnya sebagai gubernur ataupun tidak, dalam konteks kampanye maupun bukan– dianggap telah menistakan agama.

Setelah akhirnya Ahok dinyatakan bersalah dan ditahan, perjuangan kelompok sosial ini semestinya selesai. Negara, lewat putusan pengadilan, telah mengakui bahwa perkataannya yang lalu telah melukai hati umat Islam. Rasa keadilan masyarakat terpuaskan. Maka seharusnya, kelompok ini otomatis bubar.

Karna pada dasarnya, aksi ini tidak tergerak atas seruan Rizieq Syihab, bukan juga karena hadirnya para elit aksi seperti Aa Gym, Bachtiar Nasir, apalagi Amien Rais. Besarnya jumlah umat yang membanjiri Monumen Nasional dan sekitarnya pada 2 Desember 2016 lalu, tergerak oleh sesuatu yang lebih besar dari itu semua: yakni keyakinan untuk membela agama. Sekali lagi, membela agama, bukan orang maupun kepentingan politik!

Permasalahannya adalah, sejak awal ataupun belakangan, kelompok aksi ini kental dengan isu-isu politik yang berkembang. Masuknya kelompok-kelompok lawan politik Ahok di dalam dukungan aksi tak bisa ditampik menimbulkan kecurigaan: aksi ini telah ditunggangi!

Kemudian berlanjut pada klaim sebagian pihak yang merasa sebagai “pendiri 212”, merasa berhak atas umat yang berkumpul saat itu. Sehingga penting sekali bagi mereka untuk memperpanjang usia gerakan –yang sebenarnya sudah selesai–, dengan mendirikan sebuah koperasi dan ikatan alumni, selain aksi-aksi lanjutan yang nyatanya tidak pernah sehebat aksi awal. Di antara para pendiri pun tak lantas satu suara. Kini ramai kita dengar istilah presidium alumni 212, persaudaraan alumni 212, garda 212, ada pula korps 212; yang masing-masing mengklaim sebagai yang berhak atas “angka cantik” ini.

 

Perjuangan umat yang sedianya murni justru ternoda dengan kepentingan-kepentingan yang bermanuver dengan strategi politik identitas. Pada kasus ini, fragmentasi masyarakat dalam identitas etnis, ekonomi, dan agama, telah dimainkan –identitas gender, kepercayaan, ras dan golongan, akan menunggu giliran–. Pilkada dan pemilu serentak di tahun politik 2018-2019 adalah ladang subur “bisnis politik” yang hingga saat ini terus digeluti.

Sebagai bukti dari itu semua, Alumni 212 mulai bermain di pertarungan Pilkada dengan memberikan rekomendasi bakal calon, yang beberapa berujung kecewa. Dilansir oleh Liputan6.com (13/1/2018), Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif menegaskan kekecewaannya atas keputusan Gerindra, PAN, dan PKS di Pilkada Jawa Timur yang berkoalisi dengan PDIP.

 

Aksi reuni 212 di kawasan Monas 2/12/2017 (ANTARA Foto/Zarqoni Maksum)

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath ikut angka bicara, memprotes keputusan partai-partai tersebut yang tidak mengakomodir agar kader dari aksi 212 turut masuk dalam kancah Pilkada. Dikutip oleh merdeka.com (11/1/2018), katanya,”Kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan aksi bela Islam 212 yang sangat fenomenal, dan kita di Jakarta sudah berhasil memunculkan Gubernur Anies-Sandi”.

Tak perlulah habis pikir untuk mengajukan pertanyaan: kekecewaan umat, ataukah kekecewaan elit yang bermain politik?

Mahfum, umat bela Islam 212 akan bersyukur, tidak berpihaknya mereka pada figur-figur gerakan adalah sesuatu yang tepat. Kemurnian gerakan yang terdorong oleh iman dan nurani tak berhak dinodai. Kembali ke khittah; pada landasan berfikir, bersikap dan bertindak, berdasarkan sumber-sumber yang mulia dalam ajaran Islam.

Mari kita berharap, pecahnya para elit tak berujung pada pecahnya persaudaraan yang sudah telanjur terkotak-kotak, terjebak dalam politik dukung mendukung yang dimainkan oleh para aktor politik. Jangan biarkan masyarakat sipil kembali gagal berkonsolidasi dalam membangun cita-cita bangsa dan negara. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate