Unjuk rasa pengemudi taksi online dalam menyikapi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tidak boleh melulu dilihat sebagai persoalan kebijakan yang dianggap kurang adil. Keinginan para pihak yang “belum ketemu” itu lah yang membuat persoalan ini berlarut-larut. Ketidakselarasan aturan menjadi awal penyebab; keadilan bagi pengemudi di lihat dari satu sisi; dan perusahaan aplikasi masih berebut keuntungan sendiri.

 


ilustrasi: AdA
Keselarasan Peraturan

Dalam konteks transportasi berbasis online atau aplikasi, pembaruan peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab perkembangan teknologi, jelas dibutuhkan. Meskipun Peraturan Menteri (PerMen) dapat muncul atas dasar kewenangan, namun harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka, revisi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dilakukan secepatnya. Revisi ini dibutuhkan demi kepastian hukum, dan supaya terdapat payung hukum sebagai alat sinkronisasi dari peraturan-peraturan menteri yang berada dalam cakupan obyek hukumnya.

Taksi online secara fisik memang terkait dengan moda transportasi yang beroperasi di jalanan, sehingga dalam hal itu menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun dari sisi aplikasi, sebagai sistem yang menghubungkan antara pengemudi dengan konsumen, maka pengaturannya menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sayangnya, hingga saat ini Kemenkominfo belum mengeluarkan aturan kebijakan yang tegas, terutama yang berhubungan dengan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan transportasi online dalam menumpuk pundi-pundi bisnisnya.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen F. Wagey dalam penjelasannya yang dilansir oleh tirto.id (29-01-2018), lebih melihat unjuk rasa pengemudi taksi online terjadi akibat kesalahpahaman dari kelompok penentang Permenhub. Belum sinkronnya regulasi antarkementerian menjadikan aturan tersebut dirasa tidak adil.

Beberapa poin protes yang diangkat, seperti: peningkatan SIM A menjadi SIM A Umum, terdaftarnya kendaraan dan akun driver di badan hukum, dan uji KIR; semestinya bisa diselesaikan oleh perusahaan aplikasi dengan pengemudinya sendiri. Semisal, perusahaan aplikasi memfasilitasi pembuatan SIM A Umum atau uji KIR secara kolektif, tentu sangat membantu para driver, dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan. 

 


ilustrasi: AdA
Jaminan Keselamatan dan Sisi Keadilan Masyarakat

PerMenhub yang berlaku efektif sejak 1 November 2017 telah melalui masa sosialisasi tiga bulan, sehingga harus diterapkan mulai 1 Februari 2018. Dalam penjelasan Kementerian Perhubungan di laman resminya (dephub.go.id), menyampaikan bahwa PerMen ini mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Terkait angkutan sewa khusus tersebut, terdapat sembilan poin revisi dari aturan sebelumnya (PerMenhub No. 26 tahun 2017); yakni terkait argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, Sertifikat Registrasi Uji Tipe, dan peran aplikator.

PerMen yang lahir melalui proses uji materi di Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah baik dan dapat langsung diterapkan. Angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis tekonologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Dalam prinsip pengoperasian transportasi umum atau publik, yang terutama diperhatikan tentu saja keselamatan penumpang. Penerapan wajib SIM A Umum dan uji kendaraan (KIR) adalah penerapan atas prinsip tersebut.

Ngeri untuk dibayangkan, jika kita order taksi online dengan kendaraan yang tidak layak jalan, atau dikemudikan oleh driver yang tidak piawai. Dengan demikian, para pengemudi taksi online diharapkan dapat memahami sisi keadilan, yang tidak semata hanya bagi pihaknya, namun juga bagi masyarakat umum di jalan raya, terutama bagi para penumpang.

Langkah pemerintah dalam pengaturan jasa transportasi jenis baru ini layak diapresiasi. Lewat kebijakan di tingkat kementerian, pemerintah telah berupaya menjamin kesetaraan bagi warga. Dengan itu semua, diharapkan tidak ada lagi konflik yang sering terdengar antara masyarakat yang mengoperasikan taksi konvensional dengan taksi online, atau dengan pihak-pihak lain yang masih belum menerima keberadaan moda transportasi baru ini. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2018