ilustrasi: AdA
Mafhum adanya, maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan dana yang sangat besar, hingga jumlah milyaran rupiah. Namun masih ditemukan sejumlah bakal calon yang memiliki kekayaan minim atau di bawah 30 juta rupiah, bahkan terhitung minus atau berhutang.

Melaporkan kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini menjadi syarat administratif bagi para calon kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota; yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dikuatkan oleh Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Dari 1.161 bakal calon yang telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedikitnya terdapat 10 bakal calon yang memiliki kekayaan di bawah 30 juta rupiah, dua di antaranya bahkan minus, sebagaimana dilansir Harian Kompas (24-01-2018). Angka yang janggal jika kita coba merujuk dari data Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang mencatat pengeluaran dana bakal bupati/walikota mencapai 20 hingga 30 milyar, bahkan ratusan milyar rupiah untuk gubernur.



infografik: Gunawan (Harian Kompas 24/1/2018)

 Meskipun mungkin saja seseorang, biasanya dari jalur independen, dengan popularitas maupun kepercayaan masyarakat yang tinggi memiliki elektabilitas yang layak untuk maju sebagai calon kepala daerah, meskipun kurang memiliki modal secara finansial. Namun karena itulah persoalan dapat muncul.

Etape pemilihan kepala daerah, terutama dalam proses kampanye dan penggalangan dukungan, sudah tentu membutuhkan amunisi (biaya politik) yang tidak sedikit. Kecenderungan untuk mencari atau mendapatkan akses permodalan menjadi rentan ditunggangi oleh para cukong atau pemilik modal yang berharap balas jasa di kemudian hari. Ungkapan yang tak muskil diucapkan,“sekarang saya dukung, nanti saya dapat apa?”

Menjadi jelaslah dimensi ekonomi yang dimasukkan oleh Lasswell (1963): politik adalah tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Ini adalah benih dari korupsi, kolusi, maupun nepotisme yang paling sering terjadi pada banyak gelaran pemilu. Alhasil, ladang demokrasi sudah membusuk sejak masih ditabur.

Bukan tanpa alasan penulis menyatakan demikian. Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, telah membuktikan. Mungkin kita ingat, Mantan Ketua KPK M Busyro Muqoddas pernah menyebut, sepanjang tahun 2004-2011 tak kurang dari 300 pejabat publik terjerat kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai nyaris 40 triliun rupiah.


Kecilnya kekayaan dan gaji, dibanding besarnya biaya politik

Tanpa komitmen dan integritas 'pamong praja' yang tinggi, kecilnya kekayaan dan gaji dibandingkan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan adalah faktor nyata yang dapat mendorong untuk mengambil kesempatan berlaku curang.

Mari menghitung secara kasar: anggaplah total pendapatan yang diterima seorang kepala daerah dari gaji dan tunjangan sebesar 100 juta rupiah setiap bulan. Artinya, selama 5 tahun menjabat akan menerima 6 miliar rupiah. Merujuk pada data Litbang Kemendagri, tercatat pengeluaran dana kampanye bakal bupati/walikota mencapai 20-30 miliar, dan ratusan miliar untuk gubernur. Jika memang dana itu harus tersedia untuk memenangkan kontestasi, tentu gaji selama menjabat tidak akan cukup.

"Kepala daerah tidak akan pernah mungkin mengembalikan biaya kampanye dengan gaji yang diterimanya dari negara tanpa melakukan korupsi ataupun kongkalikong dengan penguasa," tandas mantan Ketua DPR Marzuki Alie pada Kuliah Umum di Universitas Negeri Medan (tribunnews.com 23/10/2013) -seolah mengamini hitungan kasar tadi.

Seorang Bupati Rokan Hilir, Annas Maamun pernah tersinggung atas ceramah Ustadz Syamsul Arifin Nababan yang mengupas persoalan korupsi dan ibadah dalam ceramahnya. Annas yang duduk di bangku paling depan langsung berdiri dan menyergah,"Apa tidak ada kajian lain yang bisa diceramahkan. Semua kita pernah korupsi. Tidak hanya saya yang korupsi!" Ini terjadi sebelum dirinya menjadi Gubernur Riau, dan akhirnya masuk penjara KPK.

Dari itu semua, wajar jika kita semakin miris dan pesimis atas kondisi bangsa ini, terutama terbelenggunya para penyelenggara negara oleh perilaku curang yang sudah  mengakar. Dibutuhkan lebih dari sekedar keberanian dan kekuasaan untuk memperbaiki sistem yang sudah tercemar, mental yang telanjur bebal. Korupsi yang menggurita; haruskah terus kita maklumi sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja?

Dalam hal ini, masyarakat masih memiliki waktu hingga 12 Februari untuk melihat kembali para bakal calon yang tampil, untuk kemudian menyikapi jika masih ada kejanggalan, sebelum para kandidat tersebut ditetapkan sebagai calon. Masyarakat harus jeli, berani bersikap, dan tidak hanya diam. (Ad Agung Sulistyo)

 

Category: Scrutiny 2018

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate