Syndicate Update

Aplikasi Pemilu


Penerbitan Buku

calegpedia.id - Aplikasi Pemilu 2019

Kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar menjadi sorotan publik secara nasional setidaknya dalam sepekan kemarin. Isu ini dinilai beberapa kalangan sengaja dipolitisir orang-orang yang terganggu dengan kehadiran Anchandra Tahar di Kementerian ESDM. Ini hanya isu yang digoreng-goreng oleh pihak yang punya kepentingan di energi. Padahal isu itu jauh panggang dari nasionalisme, melainkan ada rasa takut pada bisnisnya yang  terganggu.  

 

Dan kalo kita lihat UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, kini sudah genap berusia satu dekade pada 1 Agustus 2016 lalu. Usia yang sebenanrnya belum dapat dikatakan ukuran berlakunya sebuah undang-undang atau peraturan (Media Indonesia, 18/8/2016). Keberadaan UU tersebut telah berhasil menghantarkan bangsa Indonesia keluar dari persoalan diskriminatif, pelanggaran HAM, kesetaraan, serta perlindungan ibu dan anak.  

Tidak ada lagi surat bukti kewarganegaraan Indonesia untuk etnik Tionghoa. Harus tegas dikatakan bahwa sebuah peraturan (UU) yang baik adalah harus mampu mengakomodasi perkembangan dan perubahan yang cepat. Dan, UU No 12/2006 belum sepenuhnya mengantisipasi kemajuan dan perkembangan zaman. Setidaknya ada dua kasus anyar yang mencuat terkait dengan isu kewarganegaraan Archandra Tahar.   

Pertama, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang baru dijabat 20 hari dan karena memegang pasport ganda, yakni Indonesia dan Amerika. Keputusan itu dinilai tepat pada pelaksanaan UU Kewarganegaraan yang menganut azas kewarganegaraan tunggal satu kewarganegaraan bagi setiap orang..

Kedua, Kasus Gloria Natapradja Hamel yang setengah digantung kasus untuk menjadi anggota Paskibraka dan telah mengikuti proses seleksi dan latihan beberapa bulan. Remaja yang sekolah di Depok itu diketahui memiliki paspor Perancis, karena ayahnya warga negara Perancis, karena ayahnya orang Perancis dan ibunya orang Indonesia. Terkait dengan UU  yang berlaku kasus Gloria, UU kewarganegaraan mengharuskan seorang anak warganegara asing yang menikah dengan WNI harus didaftarkan untuk mendapatkan kewarganegaraan RI.

Meski UU Kependudukan memberi peluang untuk Dwi Kewarganegaraan, sampai anak usia 18 tahun, ada peraturan bahwa orang tua harus mendaftarkan anaknya paling lambat empat tahun sesudah UU Kewarganegaraan diberlakukan. Dari dua kasus itu mestinya menjadi dasar pertimbangan (pembelajaran) apakah masih perlu Indonesia mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal? Ada 56 negara telah menyesuaikan dan mengakomodasi diaspora.        

Setidaknya 44 negara telah menerapkan kebijakan dwi kewarganegaraan yang berarti seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan asal bila mengambil kewarganegaraan negara lain. Kini DPR dan pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan pemberlakukan dwi kewarganegaraan dan melakukan amandemen UU No 12 Tahun 2006. Untuk itu DPR harus aspiratif pada isu dan persoalan yang muncul diranah publik dan menjadi perbincangan hebat di kalangan masyarakat. Semoga (FSS

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


Pemilu 2019 : Partai Besar Vs Partai Kecil
14 Dec 2018 18:52 - FS Swantoro

Semenjak pengajuan daftar calon pada 4 Juli 2018, kemudian diikuti daftar calon sementara (DCS) pada [ ... ]

Reformasi Birokrasi & Pemberantasan Korupsi
14 Dec 2018 18:56 - Jusuf Suroso

A. Reformasi Birokrasi : Sejak lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  [ ... ]

Hak Dasar yang Tak Boleh Dilupakan
14 Dec 2018 19:18 - Ad Agung Sulistyo

Realita kehidupan bernegara di Indonesia menunjukkan hukum terus mengikuti arus politik. Politik [ ... ]

Beware! Tragedy of the Commons
14 Dec 2018 19:20 - L Bekti Waluyo

Melihat indikasi masih akan terus dimainkannya politik identitas dalam watak post-truth, yang intens [ ... ]

Membaca Tren Elektabilitas Paslon 1 vs Paslon 2
14 Dec 2018 19:22 - Ari Nurcahyo

Membaca Tren Elektabilitas 
oko Widodo - Maruf Amin vs Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate