Melihat indikasi masih akan terus dimainkannya politik identitas dalam watak post-truth, yang intens menyentuh emosi dan rasa bak cinta buta sehinga sulit dikompromikan dengan fakta-fakta, catatan akhir tahun 2018 untuk bidang media dan komunikasi politik ini sengaja dibuka dengan judul yang dipinjam dari terminologi bidang Ekonomi, yakni Tragedy of the Commons. Judul ini dimaksudkan sebagai pengingat bersama, bahwa strategi politik apapun yang dimainkan hari ini jangan sampai menyebabkan hilangnya kepemilikan kita bersama, yakni Pancasila, demokrasi, nasionalisme, dan persatuan NKRI. 

Read more: Beware! Tragedy of the Commons

Realita kehidupan bernegara di Indonesia menunjukkan hukum terus mengikuti arus politik. Politik menjadi faktor dominan dalam pembangunan hukum yang akan terus berkembang sesuai dengan ‘cetak-biru’nya. Pembangunan hukum yang dimaksud merupakan suatu tindakan politik yang memegang kendali dalam menentukan arah, corak, dan materi hukum.

Masyarakat pun terus berharap akan politik yang bersih, yang menjadi kendaraan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, bukan dipakai oleh insan politik sekedar untuk melanggengkan kekuasaan.

Read more: Hak Dasar yang Tak Boleh Dilupakan

A. Reformasi Birokrasi :

Sejak lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah menelorkan sekurangnya 20 regulasi baru seperti UU, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait, yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi.

Read more: Reformasi Birokrasi & Pemberantasan Korupsi

Semenjak pengajuan daftar calon pada 4 Juli 2018, kemudian diikuti daftar calon sementara (DCS) pada 14 Agustus 2018, dan dilanjutkan penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September 2018, perhatian publik minim terhadap pencalonan anggota legislatif (DPR), baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota. Umumnya kaum wanita dan pemilih pemula kurang peduli.  Kurangnya pengenalan terhadap caleg menunjukkan bahwa kader partai yang akan  masuk ke parlemen adalah calon instan yang tidak mengakar sebagai tokoh partai atau tokoh masyarakat atau tokoh publik. Respon terhadap pencalonan anggota DPR dan DPRD terasa lebih kecil dibandingkan dengan pilihan terhadap partai politik atau calon presiden. 

Read more: Pemilu 2019 : Partai Besar Vs Partai Kecil