Tahun politik 2018 sudah di ambang pintu dan sejumlah agenda besar politik telah menunggu. Di antaranya adalah bakal digelarnya 171 Pilkada secara serentak pada bulan Juni, disusul pendaftaran calon tetap DPD, DPR, dan DPRD pada bulan Agustus, serta  pendaftaran pasangan capres/cawapres ke KPU pada bulan yang sama. Terbayang sudah bagaimana pesan-pesan dan noise beraroma politik akan berebut perhatian di ruang publik. Itu belum termasuk tinggi dan alotnya dinamika baik di internal maupun komunikasi lintas parpol.  Sementara itu berbagai isu yang sepanjang tahun ini mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, terutama yang masih terbuka untuk dipolemikkan, baik itu isu lokal, nasional maupun global, berpeluang besar akan kembali diangkat dan digulirkan. 
           
            Ibaratnya, tahun 2018 nanti kita semua diajak masuk ke Padang Kurusetra komunikasi politik dan media di mana mulai terjadi peperangan yang lebih serius antara pesan vs bebunyian, antara agenda setting dan framing yang satu dengan yang lainnya,  informasi berbasis data vs hoax, antara voice vs noise, pencitraan vs hate speech, laporan kinerja vs fitnah, klaim vs temuan iregularitas di lapangan, dan sebagainya untuk memenangkan opini dan dukungan publik. Karakter dan pola permainannya kemungkinan besar masih akan serupa dengan yang terjadi pada lima tahun belakangan ini dengan tone politik identitas yang masih akan menguat. 

              Berikut adalah catatan ringkas Komunikasi Politik dan Media atas indikasi, fakta-fakta dan fenomena yang mengemuka pada tahun ini, dan yang kemungkinan besar akan berlanjut atau kembali terjadi di level pusat dengan skala atau kompleksitas yang berbeda pada tahun 2018. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, untuk pengelompokan catatan akan merujuk pada rumusan Harold Lasswell, "Who says what in which channel to  whom and with what effects"

 


Tantangan Komunikator di Tahun Politik (Who)

Phenomena post-truth, mau tak mau, penting untuk dijadikan sebagai bekal awal untuk melihat dan menyikapi tantangan komunikasi politik hari ini. Secara cukup ekstrim, era ini adalah era di mana mata tidak mau melihat apa yang tidak disukai, dan telinga menjadi tuli atas apapun yang dibenci. “If I hate you, then your facts are wrong,” demikian aksioma yang sering dipakai untuk menggambarkannya. Kalau sudah begini, maka logikanya,  komunikasi persuasif dari ahli-ahli yang mumpuni maupun tokoh-tokoh yang dihormati pun tidak akan nisa menembus telinga yang sudah menjadi tuli. Tidak akan dianggap, apalagi dipercaya jika komunikan yang dituju tidak suka atau telanjur benci. Pemahaman ini sepertinya cukup bisa menjelaskan sejumlah kejadian, di mana ketika ada tokoh atau pemuka masyarakat yang semula dihormati lalu beropini tentang sebuah kasus tertentu justru kemudian di-bully habis-habisan.

Sepanjang tahun 2017, Presiden Joko Widodo  pun mengalami beragam aksi bully, fitnah hingga ujaran kebencian (hate speech). Hal yang sama pun dialami mantan rivalnya saat Pemilu lalu, Prabowo, sebagaimana juga dialami Basuki (Ahok) Tjahaja Purbama dan Anies Baswedan. Poin plus untuk Presiden Jokowi, dalam posisinya sebagai komunikator, dia tidak banyak menghabiskan waktu dan energi untuk menanggapi aksi bully, fitnah hingga ujaran kebencian itu.  Cukup diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Poin plus yang lainnya adalah kepiawaian presiden ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Dalam konteks ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa solusi komunikasi politik Jokowi sangat unik dan orisinal.

Namun di luar itu, setidaknya ada tiga kritik atas komunikasi politik pemerintahan yang menjadi catatan di sini, yakni: (1)  Kritik atas sering terjadinya perbedaan pandangan menteri yang satu dengan yang lain; (2) Kritik atas pengelolaan informasi dan penyajian yang sering terkesan reaktif dan sepotong-sepotong. dan (3) Kritik atas gaya komunikasi Presiden Jokowi yang dianggap kurang berwibawa.  Untuk tiga persoalan di atas, pemerintah sudah mencoba menjawabnya dengan pendekatan regulasi, yakni InPres No 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang melarang jajarannya bersilang pendapat di muka umum mengenai suatu kebijakan, serta yang lebih dulu dikeluarkan yakni  Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang salah satunya dengan membangun koordinasi komunikasi narasi tunggal. Pendekatan dengan penambahan sumber daya pun sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun sebelumnya (2016). Yang diperlukan sekarang tinggalah akselerasi dan penguatan koordinasi dan manajemen prioritasnya. Sedangkan terkait kritik atas dirinya yang kurang berwibawa, tidak perlu untuk dipermasalahkan.  Kritik ini bisa dimaklumi mengingat gaya komunikasi presiden yang cenderung terlalu cair, tak berjarak dan dengan bahasa tubuh apa adanya. 

 
Pengelolaan Pesan Bermakna dan Godaan Pepesan Kosong  Tapi Digemari (What)

Mendekati tahun politik, Presiden Jokowi telah berpesan agar menteri-menterinya bersikap lebih hati-hati  politik, yakni: (1) Untuk hanya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, (2) untuk tidak  membuat kebijakan-kebijakan baru yang belum dikonsultasikan pada publik, dan (3) untuk terus  mempertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Pesan yang disampaikan presiden ini sekaligus menjadi catatan pertama sebagai pesan yang penting untuk dijadikan prioritas. Program-program yang sudah berjalan dengan baik dan yang berpihak pada rakyat  penting untuk terus disampaikan secara memadai, tidak sepotong-sepotong dan dengan narasi tunggal. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyampaikan keberpihakannya, dan untuk disertai dengan data-data, bukti dan testimoni.

Tak kalah pentingnya, dalam komunikasi politiknya, (4) pemerintah juga harus menarasikan dan memberikan bukti bahwa pihaknya hadir bersama rakyat dalam berbagai kesempatan, terutama di saat-saat crucial yang potential berujung pada polemik berkepanjanggan. (5) Yang berikutnya adalah pesan  terkait dengan janji-janji kampanye dulu karena itu akan selalu diungkit dan  dipertanyakan, selain juga termasuk poin favorit dalam target survei.

Selain isu-isu dalam catatan di atas, sepanjang tahun ini ada sejumlah isu yang digaungkan pada publik, yang jika tidak ditanggapi secara jelas dan tepat bisa menjadi bola liar. Di antaranya  adalah (1)  isu terkait reklamasi, (2) utang  negara, (3) isu penjualan aset-aset negara, (4) isu pencitraan,  (5) isu masalah kemanusiaan untuk kebebasan dan hak berpendapat terkait pemberlakuanUU Ormas, (6) isu radikalisme dan  intoleransi (lihat hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan pengaruh intoleransi dan radikalisme menjalar ke banyak sekolah dan universitas) dan (6) tentang asing dan aseng  dalam konteks politik identitas (lihat hasil survei Media Survei nasional tentang persepsi publik terhadap pemberitaan dan isu-isu internasional, 11/2017).

Sedikit catatan terkait kemungkinan godaan terpancing hoaxes, ada kemungkinan di tahun-tahun mendatang ragam formatnya semakin kompleks setelah munculnya teknologi/software untuk mengedit suara dan video. Jadi jika tahun lalu hoax didominasi oleh narasi text dan editan photo, ke depan suara dan video pun bisa diedit atau dipalsukan. Sementara, sebagai investasi komunikasi jangka panjang, semangat marketing 3.0 (Kotler) bisa diadopsi, yaitu untuk selalu meyertakan nilai-nilai atau manfaat spiritual, termasuk melalui jargon-jargon nasionalisme kebangsaan, selain manfaat emosioal (marketig 2.0) dan manfaat fungsional (marketig 1.0)

 

 

Memilih Kanal yang Tepat (Which Channels)

 

Dari sekitar  256,2 juta orang total populasi penduduk, Kominfo mencatat pengguna internet mencapai 132,7 juta orang. Pengguna internet  terbesar ada di Jawa yakni sekitar 86.339.350. Dari jumlah itu, pengguna kategori umur 20-24 tahun mencapai 22,3 juta jiwa, setara dengan 82 persen dari total penduduk pada kelompok umur yang sama. Sementara kelompok 25-29 tahun mencapai 24 juta, atau setara 80 persen total pada kategori yang sama. Sedangkan media cetak  (koran, majalah, tabloid) dibaca oleh 4,5 juta orang, merujuk pada hasil survei Nielsen Consumer & Media View di 11 kota dengan responden 17.000 orang pada pada kuartal III/2017. Jika diurutkan menurut penetrasiya, maka pada tempat pertama masihlah televisi, lalu internet, radio koran, tabloid dan terakhir majalah.

 

Data  di atas masihlah belum didetailkan lagi, tapi cukuplah untuk memberi gambaran pentingnya perencanaan dan strategi dalam memilih kanal atau media dalam menyampaikan pesan. Selain besaran akses dan segmentasi pengaksesnya, termasuk segmen apa mengakses kanal mana saja, dalam menentukan kanal pilihan mesti mempertimbangkan kerumitan dari pesan itu (konten, format, redaksional, diksi dan lainnya), perlu feedback atau tidak,  untuk maksud persuasif atau pervasi atau yang lainnya, dan tentu saja juga mempertimbangkan pembiayaannya.

 

Sepanjang tahun 2017, pilihan kanal yang dilakukan oleh presiden sudah baik, walau  cukup tereduksi dengan perilaku komunikasi beberapa menteri yang menggunakan kanal sama tentang satu tema yang sama namun dengan narasi yang berbeda. Pilihan presiden untuk datang blusukan dari daerah ke daerah bisa menjadi bahan konten atau pesan yang fleksibel untuk diolah, baik untuk dishoot lalu langsung diviralkan via media sosial, untuk dituliskan dalam narasi feature yang humanis, untuk diinsertakan di program TV, dinarasikan di radio, atau diolah lagi untuk menjadi konten program seperti yang sering dimunculkan dalam tayangan Sudut Istana di TVRI beberapa waktu lalu. Gayanya yang suka blusak-blusuk, seperti tiba-tiba muncul di konser musik, atau ke warung makan, muncul di vlog, pilihan kostumnya yang sering diluar perkiraan menjadi gimmick komunikasi yang ditunggu-tunggu sebagian orang. Sebagai catatan tambahan, upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan pada kaum milenial melalui kanal yang tepat penting untuk terus ditingkatkan.

 

 

Untuk Siapa (Whom) dan Untuk Pengaruh Apa (What Effect)

Komunikan bisa saja individu entah itu ahli, profesional, kepala desa, tetua adat, atau siapa saja; atau kelompok seperti institusi pemerintah, komunitas pekerja seni, forum pemred, paguyuban tani dan seterusnya. Pilihan untuk komunikan yang disasar ini akan menentukan pilihan komunikator yang tepat, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh presiden sendiri, juga untuk menentukan format pesan, serta kanal atau medianya.

Pilihan komunikan untuk sebuah tindakan komunikasi juga menjadi pertimbangan gaya komunikasi yang tepat. Misal saja, apakah lebih baik menggunkan konteks tinggi, atau bersayap, di mana  makna harus dibaca dalam konteksnya,  ataukah konteks rendah  di mana makna ada dalam pesan itu sendiri  (Edward T. Hall, 1976). Ini mungkin akan menjawab kritik atas sejumlah pesan presiden yang dianggap kurang jelas terkait latar belakang kultur Jawanya. Ketika pesan dan komunikan telah ditentukan, maka tujuan yang diharapkan dari komunikasi itupun sangat penting untuk terlebih dulu ditentukan. Apakah itu untuk tujuan persuasif, ataukah koersif, atau mungkin pervasi dan seterusnya agar hasilnya bisa lebih terukur.

Sebagai penutup, semoga pancaroba post-truth ini segera berlalu, dan tidak ada permusuhan sengit antar saudara di Kurusetra yang didorong oleh rasa benci atau permusuhan, dan Kurusetra menjadi lapangan bermain atau kompetisi yang sportif yang menjunjung etika dan nilai-nilai bersama. Hidup itu cakra manggilingian. Pagi akan selalu terbit setelah gelapnya malam, begitu juga harapannya dengan trend komunikasi. Meminjam pemikiran Lees-Marshment (2001b), bahwa komunikasi pemasaran politik adalah hasil perkawinan dari politik dan pemasaran, kata),  harapannya, trend komunikasi politik akan segera menuju trend komunikasi pemasaran yang sekarang sudah nampak semangatnya, yakni dari semangat marketing 2.0 yang mengedepankan manfaat emosional, masuk dalam semangat trend 3.0 di mana nilai-nilai dan manfaat spiritual kembali dicari, kembali pada semangat pencarian akan makna dan keberadaan. Semoga bermanfaat.

--------

 

 

L Bekti Waluyo
Kepala Departemen Media & Komunikasi Strategis PARA Syndicate 

CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017Politik - Hukum - Media
refleksi bagi Tahun Politik 2018
 [ versi text ] . [ versi pdf ]

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibanding 2016, Presiden Jokowi berlari kencang memacu langkahnya; kerja, dan kerja. Meski demikian, terjadi anomali dengan ditandai makin menurunnya indeks demokrasi. Hal ini diperparah dengan merosotnya kinerja partai politik, banyak anggota DPR yang masuk dalam kubangan suap dan penyalahgunaan jabatan, hingga Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi. 

 

Pada penghujung 2017 ini Presiden menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tak lagi bisa ditunda. Selain itu, mutlak diperlukan pembenahan dan pembangunan hukum, serta sistem tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan.

 

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak.
Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali? 


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate