Berangkat dari studi mengenai hubungan antara hukum dan politik, kita dapat melihat bagaimana pembangunan hukum dan penerapan ketentuan hukum oleh aparatur negara dijalankan sebagai kebijakan politik. Sebagaimana diketahui, Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla, mengeluarkan Nawacita sebagai haluan kerja pemerintah, dengan meletakkan dua poin landasan kebijakan hukum: menghadirkan kembali Negara, untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; dan menolak Negara lemah, dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

 Banyak yang berpendapat: ‘untuk mengurangi kasus atau pelanggaran hukum, benahilah undang-undang atau hukumnya’. Pendapat yang sulit diterima, melihat kenyataan setiap produk hukum adalah hasil keputusan politik. Keadilan yang dianganangankan tanpa politik yang beradab yang bekerja lewat fungsi legislasinya, hanya akan memandulkan hukum. Hukum yang dilahirkan akhirnya bukanlah hukum yang dicita-citakan, terlebih lagi hukum yang lahir dari politik yang bobrok, yang korup. Ini adalah realita kehidupan bernegara di Indonesia, yang memperlihatkan hukum terus mengikuti arus politik (dependent variable), tergantung atas politik.

 Muncul istilah “obesitas hukum” dari para ahli hukum untuk menyebut banyaknya jumlah peraturan saat ini. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, terdapat kurang lebih 62.000 peraturan di berbagai instansi yang menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaksinkronan, dan tumpang tindih peraturan satu dengan yang lain.

 Sebagai catatan di akhir tahun ini, dengan maksud pembaruan materi-materi hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan yang dicita-citakan (ius constituendum), serta penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegakan hukum, beberapa hal yang penting untuk dievaluasi dan dikaji lebih lanjut, antara lain:

 

1.    AROGANSI KEKUASAAN YANG MELEMAHKAN DEMOKRASI

Sorotan tajam dalam pembangunan hukum di tahun 2017 adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2017 tentang perubahan atas UU Nom.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) –telah disahkan oleh DPR, dan menjadi UU No.16/2017 tentang Ormas. Perppu yang telah menjadi undang-undang ini memberikan kebebasan pada pemerintah secara sepihak untuk membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan, hanya karna dianggap tidak sesuai dengan ideologi. Padahal, sebagai subyek hukum, organisasi masyarakat memiliki hak melakukan pembelaan (memberikan argumentasi) atas sangkaan yang dilayangkan oleh pemerintah.

Sedangkan tidak ada satupun asas dan prinsip hukum yang membenarkan hal tersebut, maka dengan hal ini telah dipertontonkan sebuah arogansi kekuasaan yang menciderai rasa keadilan, dan jelas sebuah kemunduran demokrasi serta pelanggaran atas hak yang dilindungi oleh konstitusi.   Selain itu, perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang ini juga telah melanggengkan pasal karet penodaan/penistaan agama yang tidak jelas definisinya, yang terbukti dalam beberapa dekade telah memakan korban.

Keadaan darurat yang menjadi alasan terbitnya perppu inipun tidak memenuhi syarat ‘kedaruratan’ sebagaimana mestinya. Terminologi staatvanoorlog en beleg atau state of emergency dalam perang, militer, maupun sipil, seharusnya didahului oleh deklarasi keadaan darurat oleh pemerintah. Keadaan darurat yang sifatnya temporer. Mengapa temporer? Karena dalam kondisi luar biasa (eksepsional) tersebut akan terjadi pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik.

Kami sepakat dengan perlindungan terhadap hak warga negara dan eksistensi bangsa, serta penindakan tegas terhadap kekerasan, diskriminasi dan intoleransi; demikian pula sepakat dengan pengaturan tentang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, dengan dipilihnya cara-cara represif seperti ini, hanyalah membuktikan kelemahan negara. Arogansi kekuasaan dipakai untuk menutupi kemalasan dan ketidakmampuan mengatasi persoalan dengan cara-cara yang adil dan beradab.

 

2.    RAPOR MERAH PENEGAKAN HAM

Dalam sisi pelaksanaan ketentuan hukum, rapor merah pemerintah dalam penyelesaian kasus dan penegakan HAM, ibarat mendengarkan kaset jadul yang sudah nglokor. Tidak hanya penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu yang mandek, pelanggaran HAM di masa kinipun tercatat mengalami peningkatan.

Masih terjadi penggusuran paksa dan perampasan tanah dengan dalih pembangunan, dilakukannya tindakan impunitas dan motif kekerasan oleh aparat keamanan dalam penyelesaian kasus HAM (sebagai contoh: kasus di Papua), kriminalisasi atas kebebasan berekspresi dan pasal penodaan agama yang masih dipertahankan. Semakin maraknya persekusi, state terror, ujaran kebencian, dan SARA yang dijadikan komoditas politik.

Sebagian besar lainnya yang luput dari pemberitaan media, seperti: kasus-kasus pelayanan publik, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan, pelanggaran hak sipil oleh militer dan pelanggaran hukum pidana umum yang disidangkan di peradilan militer; dan masih banyak lagi.

 

 

3.    PEMBANGUNAN HUKUM YANG TIDAK BERBASIS GENDER

Dari sekian banyak peraturan yang ada, sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar begitu kuat, pembangunan hukum yang berbasis gender masih demikian lemah. Mengikuti euforia menyambut tahun politik, bolehlah kita merujuk pada UU Pemilu, dengan beberapa hal yang penting untuk dilihat.

Perhatian khusus bagi pembangunan hukum yang mengangkat nilai keadilan dan kemanusiaan adalah mengkaji Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu tentang keterwakilan perempuan –sedikitnya 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat–, namun tidak diatur demikian pada kepengurusan di tingkat bawahnya: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dst. Inkonsistensi ini berdampak pada ketidakpastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan.

Seolah basa-basi para pembentuk undang-undang ini menangkap aspirasi gender. Dimasukkannya klausul keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat parlemen sama saja dengan membuatnya mati pelan-pelan. Logikanya sebuah proses kaderisasi berjalan dari struktur paling bawah; dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga sampai ke tingkat pusat; dan itu tidak terjadi. Pada akhirnya, untuk sekedar memenuhi syarat 30% di tingkat pusat, terjadilah budaya “penyisipan perempuan” pada daftar calon anggota legislatif atau anggota pengurus. Sehingga lambat laun klausul keterwakilan perempuan ini bisa dipandang mustahil dan tidak ada guna.

Hal utama yang harus menjadi perhatian di sini adalah memberikan kesempatan pada setiap individu warga dan elemen bangsa, dalam prinsip kesetaraan, bukan sekedar persamaan. Kemampuan dan keberadaan individu-individu lintas gender dapat terwujud di saat adanya kesempatan, meskipun di dalamnya terlihat unsur rekayasa (tidak alami) dalam mewujudkan. Politik Hukum Negara seperti inilah yang sesungguhnya mengubah keadaan alami menjadi keadaan politis. Mengubah naluri impuls fisik dan keinginan individu menjadi rasa keadilan dalam perilaku yang di dalamnya terdapat kewajiban dan hak (masyarakat negara). Oleh karenanya, budaya politik, juga budaya hukum, harus dibangun dalam semangat keadilan dan kesetaraan sebagai manusia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

4.    PERADILAN POLITIS

Tidaklah mudah bagi masyarakat untuk menerima ‘keyakinan hakim atas alasan yang logis’ (la conviction raisonee) terkait pengajuan dan dikabulkannya beberapa gugatan praperadilan yang dilakukan oleh para (tersangka) koruptor. Yang terbaru dan paling mendapat perhatian adalah kasus KTP-el yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Proses sidang dan perilaku Hakim Cepi dalam praperadilan tersebut menimbulkan opini yang berkembang menjadi sangka bahwa hukum bisa dibeli dan terus dipermainkan oleh kekuasaan politik. Alih-alih menjadi subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat, politik das sein menjadi faktor yang paling menentukan (determinan) dan menjadi terlalu dominan, tidak dapat dibantah dalam penegakan hukum. Akhirnya, politik hanya menjelma sebagai kekuasaan mutlak yang meniadakan hukum. 

Hukum tak boleh lagi ramah kepada para pelaku korupsi. Substansi hukum yang lemah adalah bertaut dengan komitmen para penegak hukum yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi.Kita harus sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime tidak hanya dalam konteks perbuatan, namun juga dalam hal pemberantasan dengan penegakan hukumnya. Maka perlu didorong hukum yang praktis dan tegas dalam melawan pelaku korupsi yang kian hari kian mengganas.

 

Untuk selanjutnya, sebagai harapan akan hukum (ius constituendum) yang berkeadilan bagi semua pihak, negara harus mampu menjadi negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip kemerdekaan dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta asas equality before the law. Juga secara khusus negara harus tegas dalam menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga, menghapuskan pasal-pasal penodaan agama, serta mengembalikan mekanisme hukum dan proses peradilan dalam pembubaran ormas.

Negara tidak boleh hanya hadir, namun tidak melakukan apa-apa. Negara harus ada dan berbuat.

--------

 

AD Agung Sulistyo
Deputi Direktur Internal PARA Syndicate

 

CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017Politik - Hukum - Media
refleksi bagi Tahun Politik 2018
 [ versi text ] . [ versi pdf ]

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibanding 2016, Presiden Jokowi berlari kencang memacu langkahnya; kerja, dan kerja. Meski demikian, terjadi anomali dengan ditandai makin menurunnya indeks demokrasi. Hal ini diperparah dengan merosotnya kinerja partai politik, banyak anggota DPR yang masuk dalam kubangan suap dan penyalahgunaan jabatan, hingga Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi. 

 

Pada penghujung 2017 ini Presiden menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tak lagi bisa ditunda. Selain itu, mutlak diperlukan pembenahan dan pembangunan hukum, serta sistem tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan.

 

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak.
Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali? 


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate