Sebenarnya, selama Tahun 2017 ini kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-JK relatif stabil dan dinamis, jika dibandingkan dengan tahun 2016, yang ditandai kegaduhan politik dampak pemilihan kepala daerah serentak khususnya di DKI Jakarta. Hingga menyita waktu dan perhatian ekstra serius untuk menjaga marwah demokrasi bukan hanya pada rel yang benar, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

 

Pada tahun 2017 ini, pemerintahan Jokowi-JK dapat mencurahkan seluruh potensinya untuk minimal memenuhi visi dan misi yang ia janjikan saat kampanye jelang pilpres 2014 lalu. Berbagai program prioritas seperti yang tercantum dalam Nawacita mulai menggeliat hasilnya. Khususnya pembangunan fisik yang difokuskan pada insfrastruktur, antara lain jalan, jembatan, bendungan, lapangan udara, ketenagalistrikan, dan proyek strategis  lainnya.

 

 

Namun sayang keberhasilan ini belum diikuti keberhasilan bidang lain khususnya kehadiran negara untuk menjamin adanya kepastian hukum warganya, seperti yang tercantum dalam Nawacita butir pertama untuk memperkuat peran negara. Negara acap lamban dan terkesan kurang tegas setiap kali menghadapi ragam persoalan hukum warganya. Apakah itu penyakit lama seperti mafia hukum dan perundangan dan lambanya kinerja prolegnas, mafia birokrasi terkait layanan publik, penguatan KPK (misalnya, kasus penyidik KPK Novel Baswedan), penegakan hukum, (misalnya kasus Universitas Trisakti, Kamisan di depan istana, kasus sengketa kehutanan PT Mulya Jayaco, Medan Sumatera Utara, dan lain-lain), sengketa bisnis, penegakan hukum lingkungan, sampai masalah pelanggaran HAM masa lalu yang masih menggantung. Pada akhirnya perwujudan Indonesia sebagai negara hukum masih “jauh panggang dari api.”

 

Dalam kontek pemberantasan korupsi seperti yang tercantum dalam Nawacita ke 4 (empat), memperkuat anti korupsi, pemerintah belum memperlihatkan tajinya. Meski sudah ada program-program yang mengarah pada pencegahan korupsi melalui sistem tata kelola pemerintahan meski masih setengah hati, budaya kerja, kerja, kerja yang belum membudaya.

 

Pemerintah belum memanfaatkan secara optimal dan melakukan tindak lanjut pelaporan LHA (Laporan Hasil Audit), LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), dan pelaporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), belum ada hasil yang memuaskan. Demikian pula pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Untung ada KPK yang memanfaatkan LHA, LHP, PPATK, laporan pemeriksaan BPK, maupun laporan TPPU menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan.

 

Oktober tahun lalu pemerintah meluncurkan program Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang dipimpin Menko Polhukam, hanya rame di awal, setelah itu tak kedengaran apa hasilnya. Kecuali spanduk kusam yang dipasang di kantor-kantor pemerintah yang berbunyi “pemberi dan penerima” akan dihukum. Namun sampai hari ini belum ada satu orang pun yang dihukum karena terlibat pungli. Dengan kata lain kinerja Satgas Saberpungli belum efektif, tidak ada gebrakan-gebrakan untuk membuat jera para pelaku.

 

Bahwa Indek Persepsi Korupsi Indonesia cenderung membaik pada kisaran 37 dari angka tertinggi 100 (Transparency International Indonesia), tetapi secara global posisi Indionesia masih berada di urutan 90 negara terkorup dari 127 negara yang disurvei (posisi Januari 2017). Untung ada KPK, dengan kata lain keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia itu prestasi KPK, bukan kinerja pemerintah.

 

Pemerintah seharusnya malu ketika para penyelenggara negara termasuk para anggota DPR termasuk ketuanya menjadi tersangka tindak pidana korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan, dan kecurangan lainnya. Malu, karena itu mencerminkan pemerintah dan parpol asal anggota DPR bersangkutan  ada dalam pusaran  korupsi.

 

Tahun 2018 ini yang kita ramalkan sebagai tahun erupsi politik, beban tugas pemerintahan Jokowi-JK tidak ringan. Saat dimana kita punya hajat besar pemilukada secara serentak, yang sudah bisa kita duga arah isu yang sensitif yang sengaja diusung para aktivis yang nakal  yang sengaja mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi selangkah lagi memasuki Pemilu 2019.

 

Itu sebabnya, Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang diduga melanggar peraturan-perundangan yang berlaku (Nawacita). Hanya dengan cara itu kualitas demokrasi dapat ditingkatkan, terjaga, dan dirawat untuk kemaslahatan warganya.

 

--------

 

 

Jusuf Suroso
Deputi Direktur Eksternal PARA Syndicate

CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017Politik - Hukum - Media
refleksi bagi Tahun Politik 2018
 [ versi text ] . [ versi pdf ]

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibanding 2016, Presiden Jokowi berlari kencang memacu langkahnya; kerja, dan kerja. Meski demikian, terjadi anomali dengan ditandai makin menurunnya indeks demokrasi. Hal ini diperparah dengan merosotnya kinerja partai politik, banyak anggota DPR yang masuk dalam kubangan suap dan penyalahgunaan jabatan, hingga Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi. 

 

Pada penghujung 2017 ini Presiden menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tak lagi bisa ditunda. Selain itu, mutlak diperlukan pembenahan dan pembangunan hukum, serta sistem tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan.

 

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak.
Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali? 


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate