Syndicate Update

Survey & Polling


Penerbitan Buku

liputan :: Syndicate Lecture

DPR Memasuki fase penting setelah menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.  Sekarang dan ke depan, DPR harus mencari figur ketua yang bersih dan tidak tersandera oleh berbagai persoalan di masa lalu.

 

Rapat Badan Musyawarah DPR beberapa waktu lalu resmi telah menerima pengunduran diri Novanto sebagai respons atas surat 4 Desember 2017. Novanto ditahan KPK dalam kasus mega skandal korupsi KTP elektronik.  Kini publik sangat berharap agar DPR bisa mendapatkan sosok atau figur Ketua DPR yang baik dan bersih.

 

 

Kinerja DPR 2014-2019 telah mendapat banyak disorotan publik karena kedodoran dalam fungsi legislasi dan berbagai kasus korupsi. Nyaris tak ada produk DPR pascareformsi yang bisa dibanggakan Rakyat. Bahkan beberapa lembaga survey sampai pada kesimpulan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup di Republik ini.

 

Dalam konteks Novanto di atas, persoalan justru muncul dari internal Partai Golkar. Sejak tanggal 15 November 2017, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan setiap pengambilan keputusan strategis, partai harus berkoordinasi dengan ketua harian, koordinator bidang, dan bendahara umum.

 

Karena itu penunjukan Aziz Samsuddin sebagai Plt Ketua DPR oleh Novanto telah ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR termasuk 51 anggota Fraksi dari Partai Golkar. Para kader Golkar di DPR menghendaki Ketua DPR ditentukan setelah ketua umum definitif terpilih dalam Munaslub partai Golkar. Kini Fadli Zon menjabat sebagai plt Ketua DPR.

 

Sungguh tidak berlebihan dan memang harus demikian, bahwa Ketua DPR adalah simbol negara demokrasi. Sebagai contoh kecil, nomor RI-6 adalah nomor pelat mobil Ketua DPR. Legitimasinya harus kuat dan bisa menjadi panutan 560 anggota DPR, dan pasti bukan hanya mewakili 91 anggota DPR Fraksi Partai Golkar atau faksi di internal Partai Golkar.

 

Karena itu Golkar harus menugaskan kader terbaiknya agar bisa menjadi kado di 20 tahun reformasi. Ada ungkapan menarik, “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga.” Pepatah lama itu cocok untuk meringkas rangkaian kasus Setya Novanto yang selama ini telah ia lakukan. Setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dampak paling nyata adalah karier politik Novanto ke depan hancur dan habis sampai disini.

 

Kasus Novanto patut menjadi pembelajaran bersama bagi para penyelenggara negara dan para elite politik, bahwa kekuasaan yang digenggamnya selama ini ternyata tidak bisa menyelamatkannya.

 

Kini pekerjaan rumah Presiden Jokowi masih cukup berat dan harus memastikan, apakah institusi-institusi demokrasi di era Reformasi sekarang ini seperti partai politik, parlemen, lembaga antikorupsi, komisi konstitusi, dan elite politik yang memiliki pengaruh pada perkembangan demokrasi bisa menjadi aktor yang akan mendukung penguatan institusi demokrasi atau justru sebaliknya ingin merusak demokrasi melalui praktik korupsi yang marak di berbagai lini kehidupan.

 

Kasus mega skandal korupsi seperti yang dilakukan Novanto beserta elite partai di DPR harus menjadi pembelajaran bersama, agar tidak terulang dimasa sekarang dan kedepan. Untuk itu, siapapun yang terlibat, bukan hanya Novanto harus dihukum berat karena telah mencederai rasa keadilan rakyat dan jika perlu dihukum seumur hidup karena mengkhianati rakyat.

 

Untuk itu kembali ke DPR pasca-Novanto jika salah pilih dalam memilih Ketua DPR maka parlemen akan menjadi mainan partai-partai politik. Mereka (partai-partai) akan berbuat sekehendak hatinya sendiri dan melihat rakayt dengan sebelah mata. Itu terlihat kasat mata, karena demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi partai-partai. Artinya, partai-partai sangat dominan dalam menentukan para pemimpin dan penyenggara negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

 

Sementara Prof. Soepomo pernah berpesan lebih dari tujuh dekade lalu bahwa semua tergantung dari para penyelenggara negara. Jika penyelenggara negaranya busuk, maka republik ini akan hancur-lebuh. Tetapi sebaliknya, jika para penyelenggara negaranya baik dan bersih, serta sangat peduli kepada nasib rakyat, maka Republik ini akan maju dan jaya. Semoga!!!!

 

--------

 

 

 

FS Swantoro
Kepala Departemen Riset PARA Syndicate

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


Pemilu 2019 : Partai Besar Vs Partai Kecil
14 Dec 2018 18:52 - FS Swantoro

Semenjak pengajuan daftar calon pada 4 Juli 2018, kemudian diikuti daftar calon sementara (DCS) pada [ ... ]

Reformasi Birokrasi & Pemberantasan Korupsi
14 Dec 2018 18:56 - Jusuf Suroso

A. Reformasi Birokrasi : Sejak lahirnya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  [ ... ]

Hak Dasar yang Tak Boleh Dilupakan
14 Dec 2018 19:18 - Ad Agung Sulistyo

Realita kehidupan bernegara di Indonesia menunjukkan hukum terus mengikuti arus politik. Politik [ ... ]

Beware! Tragedy of the Commons
14 Dec 2018 19:20 - L Bekti Waluyo

Melihat indikasi masih akan terus dimainkannya politik identitas dalam watak post-truth, yang intens [ ... ]

Membaca Tren Elektabilitas Paslon 1 vs Paslon 2
14 Dec 2018 19:22 - Ari Nurcahyo

Membaca Tren Elektabilitas 
oko Widodo - Maruf Amin vs Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate