DPR Memasuki fase penting setelah menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.  Sekarang dan ke depan, DPR harus mencari figur ketua yang bersih dan tidak tersandera oleh berbagai persoalan di masa lalu.

 

Rapat Badan Musyawarah DPR beberapa waktu lalu resmi telah menerima pengunduran diri Novanto sebagai respons atas surat 4 Desember 2017. Novanto ditahan KPK dalam kasus mega skandal korupsi KTP elektronik.  Kini publik sangat berharap agar DPR bisa mendapatkan sosok atau figur Ketua DPR yang baik dan bersih.

 

 

Kinerja DPR 2014-2019 telah mendapat banyak disorotan publik karena kedodoran dalam fungsi legislasi dan berbagai kasus korupsi. Nyaris tak ada produk DPR pascareformsi yang bisa dibanggakan Rakyat. Bahkan beberapa lembaga survey sampai pada kesimpulan bahwa DPR adalah lembaga yang paling korup di Republik ini.

 

Dalam konteks Novanto di atas, persoalan justru muncul dari internal Partai Golkar. Sejak tanggal 15 November 2017, Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan setiap pengambilan keputusan strategis, partai harus berkoordinasi dengan ketua harian, koordinator bidang, dan bendahara umum.

 

Karena itu penunjukan Aziz Samsuddin sebagai Plt Ketua DPR oleh Novanto telah ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR termasuk 51 anggota Fraksi dari Partai Golkar. Para kader Golkar di DPR menghendaki Ketua DPR ditentukan setelah ketua umum definitif terpilih dalam Munaslub partai Golkar. Kini Fadli Zon menjabat sebagai plt Ketua DPR.

 

Sungguh tidak berlebihan dan memang harus demikian, bahwa Ketua DPR adalah simbol negara demokrasi. Sebagai contoh kecil, nomor RI-6 adalah nomor pelat mobil Ketua DPR. Legitimasinya harus kuat dan bisa menjadi panutan 560 anggota DPR, dan pasti bukan hanya mewakili 91 anggota DPR Fraksi Partai Golkar atau faksi di internal Partai Golkar.

 

Karena itu Golkar harus menugaskan kader terbaiknya agar bisa menjadi kado di 20 tahun reformasi. Ada ungkapan menarik, “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga.” Pepatah lama itu cocok untuk meringkas rangkaian kasus Setya Novanto yang selama ini telah ia lakukan. Setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dampak paling nyata adalah karier politik Novanto ke depan hancur dan habis sampai disini.

 

Kasus Novanto patut menjadi pembelajaran bersama bagi para penyelenggara negara dan para elite politik, bahwa kekuasaan yang digenggamnya selama ini ternyata tidak bisa menyelamatkannya.

 

Kini pekerjaan rumah Presiden Jokowi masih cukup berat dan harus memastikan, apakah institusi-institusi demokrasi di era Reformasi sekarang ini seperti partai politik, parlemen, lembaga antikorupsi, komisi konstitusi, dan elite politik yang memiliki pengaruh pada perkembangan demokrasi bisa menjadi aktor yang akan mendukung penguatan institusi demokrasi atau justru sebaliknya ingin merusak demokrasi melalui praktik korupsi yang marak di berbagai lini kehidupan.

 

Kasus mega skandal korupsi seperti yang dilakukan Novanto beserta elite partai di DPR harus menjadi pembelajaran bersama, agar tidak terulang dimasa sekarang dan kedepan. Untuk itu, siapapun yang terlibat, bukan hanya Novanto harus dihukum berat karena telah mencederai rasa keadilan rakyat dan jika perlu dihukum seumur hidup karena mengkhianati rakyat.

 

Untuk itu kembali ke DPR pasca-Novanto jika salah pilih dalam memilih Ketua DPR maka parlemen akan menjadi mainan partai-partai politik. Mereka (partai-partai) akan berbuat sekehendak hatinya sendiri dan melihat rakayt dengan sebelah mata. Itu terlihat kasat mata, karena demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi partai-partai. Artinya, partai-partai sangat dominan dalam menentukan para pemimpin dan penyenggara negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

 

Sementara Prof. Soepomo pernah berpesan lebih dari tujuh dekade lalu bahwa semua tergantung dari para penyelenggara negara. Jika penyelenggara negaranya busuk, maka republik ini akan hancur-lebuh. Tetapi sebaliknya, jika para penyelenggara negaranya baik dan bersih, serta sangat peduli kepada nasib rakyat, maka Republik ini akan maju dan jaya. Semoga!!!!

 

--------

 

 

 

FS Swantoro
Kepala Departemen Riset PARA Syndicate

CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017Politik - Hukum - Media
refleksi bagi Tahun Politik 2018
 [ versi text ] . [ versi pdf ]

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibanding 2016, Presiden Jokowi berlari kencang memacu langkahnya; kerja, dan kerja. Meski demikian, terjadi anomali dengan ditandai makin menurunnya indeks demokrasi. Hal ini diperparah dengan merosotnya kinerja partai politik, banyak anggota DPR yang masuk dalam kubangan suap dan penyalahgunaan jabatan, hingga Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi. 

 

Pada penghujung 2017 ini Presiden menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tak lagi bisa ditunda. Selain itu, mutlak diperlukan pembenahan dan pembangunan hukum, serta sistem tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan.

 

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak.
Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali? 


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate