Sebuah Catatan Politik Hukum Akhir Tahun 2017
guna Meneropong Tahun Politik 2018

Perlu dipahami bahwa negara akan bertahan hidup bukan karena undang-undangnya, tapi karena kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang dan mempertahankannya. Selama kekuasaan –yang berasal dari rakyat– dijalankan sebagai keinginan souverein (yang berdaulat) maka negara masih akan tetap ada.

Namun bagaimana kedaulatan itu berlangsung? Kekuasaan souverein inilah yang akan diuji pada tahun politik mendatang. Rakyat diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang tiada lain merupakan saluran kehendak/kedaulatannya sebagai warga negara.

Keadaan politik saat ini akan sangat berpengaruh pada kondisi yang mungkin timbul pada tahun mendatang. Muaranya akan meletup dalam dua kubah: pertama, rakyat semakin tidak percaya dengan politik yang ada, termasuk hukum dan sistem ketatanegaraan; serta yang kedua, mengikuti arus budaya politik sebagai pilihan keselamatan (survival). 

 

Read more: LENSA BURAM DEMOKRASI MENEROPONG TAHUN POLITIK

Category: Catatan Akhir Tahun 2017

Tahun politik 2018 sudah di ambang pintu dan sejumlah agenda besar politik telah menunggu. Di antaranya adalah bakal digelarnya 171 Pilkada secara serentak pada bulan Juni, disusul pendaftaran calon tetap DPD, DPR, dan DPRD pada bulan Agustus, serta  pendaftaran pasangan capres/cawapres ke KPU pada bulan yang sama. Terbayang sudah bagaimana pesan-pesan dan noise beraroma politik akan berebut perhatian di ruang publik. Itu belum termasuk tinggi dan alotnya dinamika baik di internal maupun komunikasi lintas parpol.  Sementara itu berbagai isu yang sepanjang tahun ini mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, terutama yang masih terbuka untuk dipolemikkan, baik itu isu lokal, nasional maupun global, berpeluang besar akan kembali diangkat dan digulirkan. 
           
            Ibaratnya, tahun 2018 nanti kita semua diajak masuk ke Padang Kurusetra komunikasi politik dan media di mana mulai terjadi peperangan yang lebih serius antara pesan vs bebunyian, antara agenda setting dan framing yang satu dengan yang lainnya,  informasi berbasis data vs hoax, antara voice vs noise, pencitraan vs hate speech, laporan kinerja vs fitnah, klaim vs temuan iregularitas di lapangan, dan sebagainya untuk memenangkan opini dan dukungan publik. Karakter dan pola permainannya kemungkinan besar masih akan serupa dengan yang terjadi pada lima tahun belakangan ini dengan tone politik identitas yang masih akan menguat. 

              Berikut adalah catatan ringkas Komunikasi Politik dan Media atas indikasi, fakta-fakta dan fenomena yang mengemuka pada tahun ini, dan yang kemungkinan besar akan berlanjut atau kembali terjadi di level pusat dengan skala atau kompleksitas yang berbeda pada tahun 2018. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, untuk pengelompokan catatan akan merujuk pada rumusan Harold Lasswell, "Who says what in which channel to  whom and with what effects"

 

Read more: Kurusetra Pesan versus Bunyi-Bunyian

Category: Catatan Akhir Tahun 2017

 Berangkat dari studi mengenai hubungan antara hukum dan politik, kita dapat melihat bagaimana pembangunan hukum dan penerapan ketentuan hukum oleh aparatur negara dijalankan sebagai kebijakan politik. Sebagaimana diketahui, Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla, mengeluarkan Nawacita sebagai haluan kerja pemerintah, dengan meletakkan dua poin landasan kebijakan hukum: menghadirkan kembali Negara, untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; dan menolak Negara lemah, dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

 Banyak yang berpendapat: ‘untuk mengurangi kasus atau pelanggaran hukum, benahilah undang-undang atau hukumnya’. Pendapat yang sulit diterima, melihat kenyataan setiap produk hukum adalah hasil keputusan politik. Keadilan yang dianganangankan tanpa politik yang beradab yang bekerja lewat fungsi legislasinya, hanya akan memandulkan hukum. Hukum yang dilahirkan akhirnya bukanlah hukum yang dicita-citakan, terlebih lagi hukum yang lahir dari politik yang bobrok, yang korup. Ini adalah realita kehidupan bernegara di Indonesia, yang memperlihatkan hukum terus mengikuti arus politik (dependent variable), tergantung atas politik.

Read more: Negara Tidak Boleh Diam

Category: Catatan Akhir Tahun 2017

Sebenarnya, selama Tahun 2017 ini kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-JK relatif stabil dan dinamis, jika dibandingkan dengan tahun 2016, yang ditandai kegaduhan politik dampak pemilihan kepala daerah serentak khususnya di DKI Jakarta. Hingga menyita waktu dan perhatian ekstra serius untuk menjaga marwah demokrasi bukan hanya pada rel yang benar, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

 

Pada tahun 2017 ini, pemerintahan Jokowi-JK dapat mencurahkan seluruh potensinya untuk minimal memenuhi visi dan misi yang ia janjikan saat kampanye jelang pilpres 2014 lalu. Berbagai program prioritas seperti yang tercantum dalam Nawacita mulai menggeliat hasilnya. Khususnya pembangunan fisik yang difokuskan pada insfrastruktur, antara lain jalan, jembatan, bendungan, lapangan udara, ketenagalistrikan, dan proyek strategis  lainnya.

 

Read more: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Category: Catatan Akhir Tahun 2017

DPR Memasuki fase penting setelah menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.  Sekarang dan ke depan, DPR harus mencari figur ketua yang bersih dan tidak tersandera oleh berbagai persoalan di masa lalu.

 

Rapat Badan Musyawarah DPR beberapa waktu lalu resmi telah menerima pengunduran diri Novanto sebagai respons atas surat 4 Desember 2017. Novanto ditahan KPK dalam kasus mega skandal korupsi KTP elektronik.  Kini publik sangat berharap agar DPR bisa mendapatkan sosok atau figur Ketua DPR yang baik dan bersih.

 

Read more: DPR Pasca Setya Novanto

Category: Catatan Akhir Tahun 2017

CATAHU 2017

CATATAN AKHIR TAHUN 2017Politik - Hukum - Media
refleksi bagi Tahun Politik 2018
 [ versi text ] . [ versi pdf ]

Situasi politik Tahun 2017 secara nasional jauh lebih kondusif dibanding 2016, Presiden Jokowi berlari kencang memacu langkahnya; kerja, dan kerja. Meski demikian, terjadi anomali dengan ditandai makin menurunnya indeks demokrasi. Hal ini diperparah dengan merosotnya kinerja partai politik, banyak anggota DPR yang masuk dalam kubangan suap dan penyalahgunaan jabatan, hingga Ketua DPR menjadi tersangka tindak pidana korupsi. 

 

Pada penghujung 2017 ini Presiden menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tak lagi bisa ditunda. Selain itu, mutlak diperlukan pembenahan dan pembangunan hukum, serta sistem tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan.

 

Sebuah tantangan di depan mata pada 2018, Tahun Erupsi Politik yang ditandai Pilkada serentak.
Akankah kegaduhan politik 2016 terulang kembali? 


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.



saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate